Pemerintah Indonesia sampai saat ini bersikeras untuk tak menuruti kemauan kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah beralasan, Indonesia tidak mau ditekan oleh kelompok kejahatan.
"Indonesia tidak mau ditekan siapa pun. Apalagi ini oleh perampok, milisi, atau siapa pun. Pemerintah tidak mau karena hal itu kemudian harus membayar 50 juta peso seperti yang diminta. Tidak," ungkap Pramono Anung, Sekretaris Kabinet.
Beberapa cara pun telah ditempuh pemerintah Indonesia untuk membebaskan warganya tersebut. Salah satunya dengan mengajukan operasi militer ke pemerintah Filipina. Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu.
"Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," ujar juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla. Tapi akhirnya pilihan militer Filipina berbuah bencana. Sebanyak 18 tentara Filipina tewas saat mencoba menyerbu markas Abu Sayyaf di Pulau Jolo.
Menyikapi tragedi tersebut, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, membebaskan sepuluh warga Indonesia disandera kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan, Filipina, tidak bisa dengan gegabah. Alasannya karena menyangkut masalah keselamatan korban.
"Kita prosesnya negosiasi. Nego jadinya. Ada juga diplomasi. Kalau operasi militer, sandera kita dibunuh gimana? Nanti marah, disangkanya kok enggak bisa dilindungi," kata Ryamizard .
0 komentar:
Post a Comment